JawaPos.com. Guna peningkatan pelayanan terminal petikemas, PT Terminal Petikemas (TPK) Cabang Teluk Bayur yang merupakan anak perusahaan Pelindo II menerapkan pelayanan berbasis digitalisasi. Aktifitas bongkar muat di pelabuhan tersebut menggunakan sistem ITOS-NBS (New Billing System).

Jakarta, KOMPAS.COM – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberi apresiasi atas prestasi industri otomotif di Indonesia, terutama di bidang ekspor komponen. Usai membuka ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018, Kamis (19/4/2018), di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jokowi mengklaim kenaikan ekspor komponen otomotif meningkat sangat tajam. Kepada wartawan, didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di area outdoor JI Expo, Jokowi mengatakan bahwa peningkatan ekspor naik sampai 13 kali tahun lalu, meski sebagian besar hanya ke negara-negara tetangga. ”Saya senang ekpor meningkat. Kalau harga kompetitif, kita bisa jual ke luar Asia. Ekspor komponen terurai meningkat tajam sekali. Ini akan menambah lapangan pekerjaan yang besar, terutama bagi industri menengah dan kecil yang memproduksi komponen utama dan komponen pembantu,” ujar Jokowi.

Jakarta, KOMPAS.com – Produsen pelumas besar di Indonesia, PT Federal Oil Karyatama ( MPM Lubricants), sedang menjajaki pasar ekspor untuk produk Federal Oil. Pelumas sepeda motor itu bakal didistribusikan ke luar negeri tahun ini juga. “Tahun ini, jadi sebagai hadiah ulang tahun. Jadi kami bisa menapak bisnis ekspor. Nanti kita lihat, kami lagi menjajaki beberapa tempat, yang gol itu yang kami jalani. Target kami tahun ini,” kata Patrick Adhiatmadja, Presiden Direktur MPM Lubricants di Jakarta, Kamis (12/4/2018). Pada tahun ini MPM Lubricants berusia 30 tahun sejak pertama kali berdiri pada 8 Agusutus 2018. Awalnya Federal Oil merupakan produk khusus OEM sepeda motor Honda, kemudian menjadi produk aftermarket pada 2009. Seiring perkembangan MPM Lubcirants menghasilkan produk lainnya, Federal Mobil, pada 2015. Kemudian mendirikan pabrik kedua di Cilegon, Banten, pada 2017.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Pos Direktorat Jenderal PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ikhsan Baidirus, menegaskan, masyarakat sebagai pengguna jasa pengiriman harus dilindungi dari pelaku distribusi logistik yang tidak kompeten.