Bisnis.com, JAKARTA - Penerapan teknologi blockchain untuk sektor logistik dan supply chain dinilai memiliki kompleksitas yang lebih rumit dan tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional Kemenko bidang Perekonomian Erwin Raza mengatakan blockchain berkaitan erat dengan transparansi data dan informasi sehingga perlu adanya tingkat kepercayaan yang tinggi. "Jadi, komunitas bisnis yang sepakat membentuk blockchain itu, harus terlebih dahulu membangun trust di antara mereka. Untuk itu, mereka semua berada dalam level playing field dan platform yang sama. Kalau tidak, blockchain sulit terbentuknya," katanya, Selasa (9/10/2018).

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan bekerjasama dengan Olifen Global Indonesia menyelenggarakan Blockchain Applications and Economic Forum 2018. Mengusung tema “Business Use Cases For Blockchain Technology To Drive Adoptability“, acara ini diselenggarakan pada 8-10 Oktober 2018 di Hotel Shangrila, Jakarta. Acara tersebut merupakan upaya Kadin mengedukasi para pelaku usaha terkait potensi penggunaan teknologi blockchain di Indonesia sebagai teknologi masa depan dengan sistem kerja yang transparan, dan efisien.

Bisnis.com, JAKARTA – Menjelang 2 hari pemberlakuan tarif integrasi tol Jakarta Outer Ring Road (JORR), pelaku usaha di bidang pengiriman barang menimbang untung rugi terhadap keputusan yang sempat tertunda beberapa bulan lalu itu. Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengaku keputusan pemerintah untuk mengintegrasikan tarif tol JORR memang menjadi pro kontra. Menurutnya, pro bisa muncul bagi kendaraan yang melalui JORR sebagai pintasan seperti kendaraan pengiriman barang yang hendak akan menuju Sumatra Utara, sehingga hanya akan dikenakan satu kali transaksi pembayaran dengan tarif yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Penekanan pemerintah untuk mencanangkan adanya orang yang bersertifikasi di seluruh industri yang berkaitan dengan manufacturing dan jasa logistik dinilai masih kurang. Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan hal tersebut menjadikan alasan sekaligus hambatan yang menganggap bahwa sertifikasi profesi dirasa tidak perlu.