Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, mengatakan krisis yang menimpa RI pada 1998 dengan 2018 ini jelas berbeda. Itu karena, kata dia, Indonesia kini merupakan salah satu negara dengan mencatatkan pertumbuhan sektor manufaktur terbesar di dunia. "Krisis Indonesia 2018 dan 98 itu berbeda. Kita sekarang ini credit ratingnya tinggi, investmentnya tinggi," tutur dia di Aula Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Komplek Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Senin, (24/9/2018).

AKURAT.CO, Anggota Badan Anggaran DPR RI Nasril Bahar menginginkan agar pengelolaan dana sawit dapat dimasukkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar dana tersebut nantinya bisa memberikan banyak manfaat. Nasril Bahar dalam rilis, Sabtu (22/9) meminta bahwa sebaiknya ada badan yang mengelola dan bisa dijadikan menjadi salah satu mitra komisi di DPR agar dapat dilakukan pengawasan langsung.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 September lalu menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Penundaan perizinan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ini dilaksanakan paling lama tiga tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkaan produktivitas perkebunan kelapa sawit pada 19 September 2018. Dalam inpres tersebut, kementerian terkait diminta untuk menunda sementara perluasan kebun sawit dan mengevaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit selama tiga tahun.