Kebijakan pemerintah untuk mengatur harga batu bara untuk pasar dalam negeri atau Domestic Market Obligation (aturan DMO) masih menimbulkan pro dan kontra. Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) bahkan menilai kebijakan ini menimbulkan masalah yang cukup kompleks. "Kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan perlu dicarikan solusi sehingga pelaksanaan DMO bisa dilakukan secara tepat.

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan penambahan volume produksi batu bara hingga akhir tahun sekitar 22 juta ton. Adapun kuota penambahan yang diberikan hingga 100 juta ton. Penambahan produksi ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan sebanyak 32 perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Penanaman Modal Asing.

VIVA – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, infrastruktur dan ketidakpastian permintaan menjadi tantangan besar bagi industri gas di Indonesia. Hal ini menjadi perbedaan mendasar industri gas dibanding industri minyak di dalam negeri. Menurutnya, sehebat apapun pengembangan dari eksplorasi dan eksploitasi gas, jika tanpa infrastruktur seperti halnya pipa transmisi maupun distribusi maka dipastikan tidak akan berjalan.

Merdeka.com - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menilai kebijakan pemerintah dalam mengatur harga khusus batubara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) masih menjadi permasalahan yang kompleks. Sebab, kebijakan ini akan memberi dampak kepada sektor-sektor yang terlibat. Dirketur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia mengakui, kebijakan DMO ini memang tidak mudah dalam pelaksanaannya.