KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 September lalu menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) tentang tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Penundaan perizinan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit ini dilaksanakan paling lama tiga tahun sejak Inpres ini dikeluarkan.

Jakarta (21/09) – Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar utilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) terus dapat ditingkatkan, Bea Cukai telah mewujudkannya dengan meluncurkan PLB Generasi 2 (PLB G2) yang diresmikan pada 27 Maret 2018. PLB G2 merupakan pengembangan dari PLB generasi pertama yang masih berfokus pada logistik, bahan baku, dan barang modal. Sementara PLB G2 akan mengakomodir bidang usaha yang lebih luas.

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong produk Industri Kecil Menengah (IKM) lokal bisa menguasi seluruh logistik pelaku bisnis perdagangan berbasis elektronik dan aplikasi (e-commerce). Fasilitas pelatihan hingga mengubah kebijakan impor dilakukan sebagai keberpihakan terhadap produk dalam negri. "Kalau bisa 100 persen marketplace Indonesia di-support IKM lokal, targetnya itu," tegas Direktur Jendral IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih, ditemui di Pelataran Ramayana Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis, 20 September 2018.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara (moratorium) izin perkebunan kelapa sawit. Kebijakan ini diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit yang diteken pada 19 September 2018.